KORAN SUMBAWA BARAT

N ama Taliwang sudah sangat dikenal sejak zaman majapahit dan tercatat dalam kitab Mpu Prapantja tahun 1365. Nama Taliwang juga diabadikan oleh Pemerintah Republik sebagai nama kapal, Kapal Republik Indonesia atau KRI TALIWANG, sebagai sarana perhubungan pertama yang menghubungkan Merak dan Panjang, pada tahun 1953. Kapal Cargo ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1946. Kemudian diberi nama TALIWANG, dioperasikan oleh Koninklijke Paketvaart Mij – berbendera Belanda. (IMO 5351284). Pada Tahun 1953 kapal ini dijual ke Pemerintah Republik Indonesia, sehingga berbendera Indonesia, dengan tetap bernama TALIWANG. “De Taliwang”, kapal cargo Belanda saat bersandar di dermaga pulau buru, Maluku. (1949) Photo: C.J. (Cees) Taillie, Koleksi Tropenmuseum, Belanda. Kapal S.S. Van Heemskerk dari KPM di Teluk Taliwang (1920) Photo: Koleksi Tropenmuseum, Belanda. Pemandangan Pantai di Taliwang (1900-1920) Photo: Koleksi Tropenmuseum, Belanda. Kuda di pantai, Sumbawa (1900-1940) Photo:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi primadona bagi para pencari kerja di daerah ini. Hal ini selain karena kurangnya lapangan kerja dan lambatnya pertumbuhan investasi, juga karena jaminan kesejahteraan bagi PNS lebih baik, walau beban kerjanya tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Kita semua tahu beban kerja PNS hampir di semua instansi tidak terlalu berat. Biasanya PNS sibuk di pagi hari hingga sekitar pukul 10.00. Selebihnya nongkrong, main game atau meninggalkan tempat kerja dengan alasan menjemput anak sekolah atau pulang makan di rumah. Menjelang sore, PNS kembali ke kantor untuk mengisi daftar hadir pulang. Itu kondisi umumnya, namun tak dapat disangkal ada juga PNS yang bekerja sungguh-sungguh, disiplin, tidak banyak menuntut dan setia. Selain gaji dan tunjangan-tunjangan, PNS juga sering kebagian honor-honor kegiatan atau proyek-proyek. Yang lebih menggiurkan adalah perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas, bisa disiasati dengan menerima uang jalan tig

Taliwang  – Pemerintah menargetkan penyelesaian masalah honorer tuntas pada tahun ini. Pasalnya, pengangkatan CPNS dari honorer kategori satu telah dilakukan tahun lalu. Itu berarti yang tersisa honorer kategori dua. “Penyelesaian honorer akan dituntaskan pada tahun ini. Yang jadi sasaran adalah honorer kategori dua, karena kategori satu sudah tahapan menunggu penetapan NIP,” tutur Sekretaris BK Diklat Sumbawa Barat, A Malik Nurdin, (27/4). Pantauan KOBAR, para tenaga honorer berbondong-bondong mendatangi BK Diklat KSB untuk memasukkan dokumen yang disyaratkan terkait perekaman tenaga honorer katagori dua yang akan ditetapkan sebagai CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk honorer kategori dua akan dimasukkan dalam formasi CPNS 2012 dan dites tahun ini. Sedangkan pemberkasan NIPnya dilakukan pada 2013. “Kategori dua akan dituntaskan tahun ini. Kalau kategori dua akan melalui proses panjang, karena mereka masih harus dites lagi. Tidak seperti kategori satu yang tanpa

T im Katastropik Purba baru saja menyelesaikan studi awal tentang jejak-jejak sendimentasi di Sumbawa, beberapa waktu lalu. Ada sejumlah keanehan sejarah dan ekstraksi bumi di wilayah ini. Kuat dugaan adanya tambang purba di tanah Sumbawa. Selama ini, Indonesia kehilangan kontinuitas dalam pengetahuan tentang perjalanan sejarah.  Selain Bencana dan pendudukan kolonial, Bangsa kita yang resmi menjadi negara berdaulat, Indonesia kehilangan cerita dan fakta bencana berikut sejarah masa lalu. Dari informasi yang didapatkan, di Sumbawa, Tim Katastropik Purba meneliti tentang kejadian tsunami pada masa lalu dengan mencari jejak-jejak sedimentasi. Sejumlah daerah di wilayah selatan menjadi lokasi riset ini, diantara Benete, Maluk, Sekongkang, Nenga Memenga, Swis, Sejurong, Tongo, Senutuk, Labuhan, Brang Tatar, Yangse. Faktanya sejauh ini, belum ada satupun sumber tulisan yang lengkap mengulas tentang keanehan-keanehan sejarah dan ekstraksi bumi di daerah selatan tersebut. Melirik p

Sikap pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mendesak Para Penambang tanpa ijin (PETI) alias pelaku gelondong untuk menutup aktifitas mereka secara total paling lambat 20 April mendatang, bahkan mengancam akan menutup paksa jika surat edaran pemerintah tidak digubris, akhirnya memicu perlawanan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan hidupnya dari aktifitas gelondong di daerah ini. Ditandai dengan aksi demo ratusan warga ke kantor Bupati Sumbawa Barat, Senin (16/4), karena mereka menganggap pemerintah daerah tidak menangkap aspirasi mereka alias masa bodoh dengan nasib mereka. Beruntung, Bupati Sumbawa Barat segera menanggapinya dengan arif, menunda rencana penutupan paksa PETI, dengan rencana dialog antar semua pihak, baik yang pro maupun yang kontra, guna mencari solusi menyikapi dilema PETI. Bisa dibayangkan, andai Bupati tidak segera menengahi persoalan ini dengan bijak. Besar kemungkinan, bakal terjadi perlawanan berdarah dari warga yang merasa periuk mereka diusik.

Taliwang  – Penyelesaian terhadap Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang selama ini berlangsung dan terindikasi kuat berakibat pada rusaknya lingkungan menuai pro dan kontra. Sehingga langkah dialog adalah pilihan bijak yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Sumbawa Barat saat menerima massa pro PETI di halaman kantor Bupati Sumbawa Barat, Graha Fitrah, Senin (16/4). “Hari ini Saya menerima pelaku PETI yang Pro atau mendukung PETI dan Saya juga sudah menerima masyarakat yang Kontra atau yang tidak mendukung PETI, sehingga langkah bijak adalah dialog,” seru Zulkifli Muhadli, di hadapan ratusan massa  pendemo. Upaya dialog akan digelar oleh Pemerintah untuk menemukan langkah-langkah yang baik, baik bagi masyarakat dan baik bagi lingkungan. Upaya dialog yang dikatakan Bupati Sumbawa Barat secara terbuka tersebut, sekaligus meninjau kembali Surat Edaran yang mendeadline pelaku gelondong untuk menghentikan aktifitasnya. “Surat edaran

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sumbawa Barat secara serempak meneken Pakta Integritas, Selasa (10/4), sesuai surat Bupati Sumbawa Barat Nomor: 060/030/BK-Diklat/2012. Pakta integritas yang ditandatangani para aparatur tersebut memuat tujuh kesanggupan. Diantaranya kesanggupan untuk berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Disamping itu para pejabat menyanggupi pula untuk tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang lebih penting, merekapun siap untuk menghadapi konsekuensi jika melanggar kesanggupan yang sudah tertera dalam pakta integritas. Pakta Integritas pada dasarnya hanya sebuah surat pernyataan berisi ikrar. Ikrar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana negara yang jujur dan bersih dari korupsi, ko